Jumat, November 20, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Daerah

PDI Perjuangan Minta Pembangunan Perumahan Nunukan Merata hingga Krayan dan Lumbis

by Grande Media
17/11/2026
in Daerah, DPRD NUNUKAN, Kalimantan Utara, Nunukan, PEMKAB NUNUKAN
0
PDI Perjuangan Minta Pembangunan Perumahan Nunukan Merata hingga Krayan dan Lumbis

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Husein

Share on FacebookShare on Twitter

NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Nunukan meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan pembangunan perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh dilakukan secara merata, termasuk menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan yang selama ini menghadapi tantangan geografis serta tingginya biaya logistik.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Husein, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11/2026).

Dua Ranperda yang menjadi perhatian tersebut yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2026–2046 serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menyambut baik dan mendukung pembahasan kedua Ranperda tersebut.

Namun, sejumlah catatan kritis disampaikan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara nyata.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menilai kedua Ranperda memiliki hubungan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehat, dan bermartabat.

“Kedua regulasi ini memiliki korelasi langsung dengan pemenuhan hak dasar rakyat atas papan yang layak, sehat, dan bermartabat sebagaimana amanat konstitusi,” demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Saddam Husein.

Pembangunan Jangan Hanya Terpusat di Perkotaan

Salah satu perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan adalah pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Dalam dokumen RP3KP, perencanaan pembangunan perumahan disusun untuk jangka waktu 20 tahun, yakni 2026–2046, dengan cakupan kawasan perkotaan, perbatasan, industri, dan agropolitan di seluruh kecamatan.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya komitmen nyata pemerintah daerah agar alokasi anggaran dan program pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan Nunukan dan Sebatik.

Wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung juga harus mendapatkan perhatian secara proporsional, mengingat karakteristik geografis dan biaya logistik yang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta ketegasan komitmen Pemerintah Daerah agar alokasi anggaran dan program pembangunan perumahan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan Nunukan dan Sebatik saja, tetapi juga menyentuh secara proporsional wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung yang memiliki tantangan geografis serta biaya logistik tinggi,” tegasnya.

Fraksi menilai pemerataan tersebut penting agar masyarakat di wilayah terpencil juga memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan hunian layak dan lingkungan permukiman yang sehat.

Pertanyakan Kesiapan Hunian Vertikal

Selain pemerataan pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti ketentuan alokasi minimal 20 persen hunian vertikal di kawasan strategis perkotaan yang tercantum dalam materi Ranperda.

Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan sejauh mana kajian kesiapan daya dukung lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kesesuaian konsep hunian vertikal dengan budaya bermukim masyarakat lokal.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kebijakan pembangunan hunian vertikal harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan menyediakan hunian justru menyulitkan pengembang lokal atau tidak diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan pengembang lokal atau tidak diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” demikian penegasan Fraksi PDI Perjuangan.

Relokasi Warga Harus Menjadi Pilihan Terakhir

Pada Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap pola penanganan kawasan kumuh melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali atau relokasi.

Dengan karakteristik Kabupaten Nunukan yang memiliki banyak permukiman di atas air dan kawasan tepi air, Fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan relokasi tidak boleh menjadi pilihan utama dalam penanganan permukiman kumuh.

Relokasi harus ditempatkan sebagai langkah terakhir, terutama karena sebagian masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut telah bermukim secara turun-temurun dan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

“Mengingat karakteristik khas Kabupaten Nunukan yang memiliki banyak permukiman di atas air (waterfront) dan tepi air, Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa opsi relokasi harus menjadi jalan terakhir (ultimum remedium),” tegas Saddam saat membacakan pandangan fraksi.

Apabila relokasi terpaksa dilakukan, pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan lahan pengganti yang layak serta memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap mata pencaharian.

Hal tersebut terutama bagi warga yang bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut, yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kedekatan dengan kawasan pesisir dan perairan.

Fraksi juga meminta agar proses penanganan dilakukan melalui dialog partisipatif dengan masyarakat, bukan menggunakan tindakan represif.

“Apabila relokasi terpaksa dilakukan, Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan lahan pengganti yang layak, akses terhadap mata pencaharian warga seperti nelayan dan petani rumput laut, serta mengedepankan dialog partisipatif tanpa tindakan represif,” demikian penegasan Fraksi PDI Perjuangan.

Data Kawasan Kumuh Harus Akurat dan Terintegrasi

Persoalan akurasi data juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Penetapan lokasi kawasan kumuh melalui keputusan bupati berdasarkan tujuh kriteria kekumuhan dinilai harus didukung pendataan yang akurat, mutakhir, dan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan serta tokoh masyarakat setempat.

Fraksi mempertanyakan sejauh mana sinkronisasi data kawasan kumuh yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Perkimtan) dengan data kemiskinan ekstrem daerah.

Menurut Fraksi, integrasi data tersebut sangat penting agar program penanganan kawasan kumuh tidak hanya berdasarkan kondisi fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

“Fraksi meminta penjelasan mengenai sejauh mana sinkronisasi data kawasan kumuh yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan data kemiskinan ekstrem daerah, sehingga intervensi program tepat sasaran,” demikian isi pandangan umum tersebut.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan keluarga dan kawasan yang paling membutuhkan penanganan serta menetapkan prioritas program secara lebih tepat.

Dorong Transparansi Dana CSR dan Ketegasan Sanksi Pengembang

Catatan lainnya berkaitan dengan pelibatan pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta partisipasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung penguatan kemitraan tersebut. Namun, mekanisme pengelolaan dana CSR harus diatur secara transparan dan akuntabel agar pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami mendesak agar regulasi ini mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR tersebut,” tegas Fraksi PDI Perjuangan.

Selain itu, Fraksi meminta pemerintah daerah memperjelas sanksi terhadap pengembang yang melanggar ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Larangan alih fungsi PSU serta penjualan kaveling tanah matang tanpa rumah juga harus disertai ketegasan sanksi administratif, bahkan hingga pencabutan izin usaha bagi pengembang yang tidak memenuhi komitmen penyediaan fasilitas umum bagi warga.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kepastian sanksi diperlukan agar pengembang bertanggung jawab terhadap kewajiban penyediaan fasilitas lingkungan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat yang telah membeli atau menempati kawasan perumahan.

Setujui Dua Ranperda Dibahas ke Tahap Selanjutnya

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh catatan, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk menyempurnakan kedua Ranperda agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Nunukan.

Fraksi PDI Perjuangan pun menyatakan menerima dan menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Kabupaten Nunukan.

“Dengan ini, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui kedua Rancangan Peraturan Daerah ini untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD Kabupaten Nunukan,” demikian pernyataan Saddam Husein.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap kebijakan pembangunan perumahan dan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan pemerataan, keadilan sosial, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan kehidupan ekonomi warga. (*)

Tags: dprdnunukanFraksiPDIPKalimantanUtaraKawasanKumuhnunukanPDIPerjuanganPembangunanMerataPerumahanLayakRanperdaNunukanSaddamHusein
Previous Post

Kapolda Kaltara Tinjau Rumah Dua Negara dan Patok Perbatasan, Pastikan Kehadiran Polri di Sebatik

Next Post

Fraksi Hanura Minta APBD 2027 Prioritaskan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pedalaman

Berita Lainnya

Rismanto Apresiasi Gedung Baru SMAN 3 Nunukan, 348 Siswa Tak Lagi Menumpang Belajar
DPRD Kaltara

Rismanto Apresiasi Gedung Baru SMAN 3 Nunukan, 348 Siswa Tak Lagi Menumpang Belajar

20/11/2026
Rismanto Apresiasi Monev Proyek Pemprov Kaltara, Kualitas Infrastruktur Harus Dirasakan Masyarakat
DPRD Kaltara

Rismanto Apresiasi Monev Proyek Pemprov Kaltara, Kualitas Infrastruktur Harus Dirasakan Masyarakat

20/11/2026
Air Bersih Masih Jadi Kebutuhan Warga, Hj. Aluh Berlian Minta Jadi Perhatian
DPRD Kaltara

Air Bersih Masih Jadi Kebutuhan Warga, Hj. Aluh Berlian Minta Jadi Perhatian

20/11/2026
Nasir Dorong Bapenda Perluas Sumber Pendapatan Kaltara
DPRD Kaltara

Nasir Dorong Bapenda Perluas Sumber Pendapatan Kaltara

20/11/2026
DPRD Kaltara Minta Program Literasi Tak Berhenti pada Pengadaan Buku, Syamsuddin Soroti Evaluasi
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Program Literasi Tak Berhenti pada Pengadaan Buku, Syamsuddin Soroti Evaluasi

20/11/2026
Hasil Fasilitasi Kemendagri Terbit, Nasir Optimistis Ranperda Koperasi dan UMKM Segera Disahkan
DPRD Kaltara

Hasil Fasilitasi Kemendagri Terbit, Nasir Optimistis Ranperda Koperasi dan UMKM Segera Disahkan

20/11/2026
Next Post
Fraksi Hanura Minta APBD 2027 Prioritaskan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pedalaman

Fraksi Hanura Minta APBD 2027 Prioritaskan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pedalaman

Tiga Aspirasi Warga RT 04 Tanjung Karang Disampaikan kepada Rismanto

Tiga Aspirasi Warga RT 04 Tanjung Karang Disampaikan kepada Rismanto

Fraksi PKS Minta APBD 2027 Fokus Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Fraksi PKS Minta APBD 2027 Fokus Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.