NUNUKAN – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan turun menjadi 5,23 persen pada Maret 2026, namun, penurunan tersebut belum diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin, data terbaru justru mencatat ada penambahan sekitar 180 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan publikasi Profil Kemiskinan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan pada 20 Oktober 2026, jumlah penduduk miskin di wilayah perbatasan ini mencapai 11.990 orang, meningkat dari 11.810 orang pada Maret 2025.
Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 5,27 persen pada 2025 menjadi 5,23 persen pada 2026. Dibandingkan Maret 2024, persentase tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,50 poin persentase.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien, SST, melalui publikasi resmi instansinya menjelaskan bahwa perkembangan kemiskinan perlu dilihat secara menyeluruh melalui sejumlah indikator, bukan hanya persentase penduduk miskin.
“Persentase penduduk miskin Kabupaten Nunukan pada Maret 2026 sebesar 5,23 persen, turun 0,04 poin persentase dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,50 poin persentase dibandingkan Maret 2024,” ujar, Iskandar.
Di sisi lain, rilis tersebut mencatat jumlah penduduk miskin meningkat 0,18 ribu orang dibandingkan Maret 2025, meskipun mengalami penurunan 0,62 ribu orang dibandingkan Maret 2024.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa persentase dan jumlah penduduk miskin merupakan dua indikator berbeda yang perlu dibaca secara bersamaan untuk memahami kondisi kesejahteraan masyarakat.
Jika melihat perkembangan selama satu dekade terakhir, kemiskinan di Kabupaten Nunukan menunjukkan pola yang berfluktuasi.
Pada 2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 9.630 orang dengan persentase 5,25 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 11.910 orang pada 2017 dan 13.380 orang pada 2018.
Jumlah penduduk miskin kembali meningkat pada 2020 menjadi 13.760 orang, sebelum mencapai puncak dalam periode tersebut pada 2021, yakni 13.940 orang. Pada tahun yang sama, persentase penduduk miskin mencapai 6,79 persen.
Memasuki 2022, jumlah penduduk miskin turun menjadi 12.860 orang dan kembali berkurang menjadi 11.880 orang pada 2023.
Namun, angkanya meningkat menjadi 12.610 orang pada 2024, turun menjadi 11.810 orang pada 2025, lalu kembali naik menjadi 11.990 orang pada 2026.
Dalam publikasinya, BPS menegaskan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun terakhir menjadi perhatian dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,18 ribu orang pada 2026 mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih perlu diperkuat agar penurunan jumlah penduduk miskin dapat berlangsung lebih konsisten dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan Kabupaten Nunukan juga mengalami kenaikan.
Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp663.011 per kapita per bulan. Angka ini meningkat dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp621.290 dan Maret 2024 sebesar Rp597.431.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum untuk menentukan status kemiskinan penduduk berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Dengan demikian, angka Rp663.011 per kapita per bulan bukan berarti seluruh rumah tangga miskin memiliki pengeluaran sebesar nilai tersebut.
Pengukuran dilakukan berdasarkan pengeluaran per orang, kemudian dibandingkan dengan garis kemiskinan yang berlaku.
Kenaikan garis kemiskinan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam membaca perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Di tengah bertambahnya jumlah penduduk miskin, dua indikator lain justru menunjukkan perbaikan pada 2026.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nunukan turun menjadi 0,39 dari 1,26 pada 2025, indikator ini menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, penurunan indeks tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,55 pada 2025 menjadi 0,08 pada 2026, indikator ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Dalam laporan BPS, penurunan P2 pada 2026 merupakan yang terendah selama periode 2016–2026. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.
Meski demikian, perbaikan kedua indikator tersebut tetap perlu dibaca bersama dengan perkembangan jumlah penduduk miskin yang mengalami kenaikan pada tahun terakhir.
BPS turut menyoroti pentingnya perhatian terhadap kelompok miskin kronis, penguatan akses layanan dasar, serta pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Dalam publikasinya, sejumlah program yang berlangsung pada awal 2026, seperti Gerakan Pangan Murah, Subsidi Ongkos Angkut (SOA), jembatan udara ke wilayah perbatasan termasuk Krayan, serta Program Makan Bergizi Gratis, disebut berpotensi membantu menjaga daya beli dan mengurangi beban pemenuhan kebutuhan rumah tangga penerima.
Namun, BPS mengingatkan bahwa berbagai program tersebut tidak dapat langsung dinyatakan sebagai penyebab tunggal penurunan kemiskinan tanpa kajian lebih lanjut.
“Penurunan yang stabil masih memerlukan perhatian khusus terhadap kelompok miskin kronis, penguatan akses layanan dasar, serta pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan,” ungkapnya.
Data terbaru ini memperlihatkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di Nunukan belum selesai. Persentase kemiskinan memang menurun, tetapi bertambahnya jumlah penduduk miskin menjadi pengingat bahwa upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah. (*rls BPS)
Discussion about this post