NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan kajian awal terhadap perubahan informasi transfer dan kebutuhan belanja daerah, muncul potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar yang perlu diantisipasi melalui penajaman prioritas dan rasionalisasi belanja.
Hal tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., dalam penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (9/11/2026) pukul 14.00 WITA.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan Hj. Andi Maryati dan dihadiri sekitar 70 peserta, termasuk 21 anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Dalam pengantar nota keuangan, Bupati menjelaskan bahwa berdasarkan rancangan awal, pendapatan daerah Kabupaten Nunukan pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,396 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,421 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp25 miliar yang direncanakan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Namun, dinamika informasi transfer pemerintah pusat dan kebutuhan pendanaan daerah mengharuskan pemerintah melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap kemampuan fiskal.
Berdasarkan proyeksi penyesuaian awal, pendapatan daerah diperkirakan menjadi Rp1,407 triliun atau meningkat sekitar Rp10,16 miliar dibandingkan proyeksi awal. Di sisi lain, kebutuhan belanja dalam skenario penyesuaian diperkirakan mencapai Rp1,607 triliun. Kondisi tersebut memunculkan potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar.
Bupati menegaskan, angka tersebut merupakan hasil kajian awal dan peninjauan fiskal, bukan perubahan terhadap struktur resmi RAPBD yang disampaikan dalam rapat paripurna maupun angka final APBD 2027.
“Walaupun secara total proyeksi pendapatan menunjukkan selisih yang relatif terbatas, perubahan komposisi transfer dapat membawa konsekuensi penting terhadap ruang fiskal, peruntukan dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan prioritas penganggaran,” ujar Irwan.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, serta mempertajam prioritas pembangunan. Penyesuaian anggaran juga akan dilakukan dengan tetap memperhatikan belanja wajib, pelayanan dasar, kewajiban kepada pihak ketiga, dan kepentingan masyarakat.
“Penyesuaian dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan belanja yang bersifat wajib, pelayanan dasar, kewajiban terhadap pihak ketiga, serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rancangan awal RAPBD 2027, belanja daerah Kabupaten Nunukan dialokasikan sebesar Rp1,421 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp1,109 triliun, belanja modal Rp186,83 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp115,80 miliar.
Pada kelompok belanja modal, alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp150,51 miliar. Sementara belanja modal peralatan dan mesin dialokasikan Rp15,29 miliar, gedung dan bangunan Rp20,40 miliar, serta aset tetap lainnya dan aset lainnya sesuai rincian dalam rancangan anggaran.
Bupati menyampaikan bahwa belanja modal akan diarahkan secara selektif untuk mendukung kapasitas pelayanan publik dan infrastruktur yang menunjang konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.
“Belanja modal akan diarahkan secara selektif kepada pembangunan dan pemeliharaan kapasitas pelayanan publik serta infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Dari sisi pendapatan, struktur keuangan daerah Nunukan masih didominasi dana transfer. Pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,276 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp110,26 miliar.
PAD tersebut terdiri atas pajak daerah sebesar Rp51,31 miliar, retribusi daerah Rp58,30 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sekitar Rp647,14 juta. Adapun pendapatan daerah lainnya yang sah diproyeksikan sebesar Rp10,22 miliar.
Menurut Bupati, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah secara bertahap melalui optimalisasi potensi pendapatan tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat.
“Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh sumber transfer. Oleh karena itu, upaya penguatan kemandirian fiskal akan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Selain melakukan rasionalisasi belanja, pemerintah daerah juga tengah mengkaji sejumlah alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pembiayaan melalui lembaga keuangan nonbank serta menelaah informasi terkait kekurangan atau kurang salur transfer pemerintah pusat.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa penjajakan tersebut belum menjadi keputusan untuk menarik pinjaman maupun kepastian adanya sumber pembiayaan baru. Setiap opsi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kemampuan pembayaran kembali, batasan fiskal, analisis risiko, dan persetujuan yang dipersyaratkan.
“Penjajakan tersebut belum merupakan keputusan untuk menarik pinjaman, belum merupakan kepastian penerimaan pembiayaan, dan tidak boleh mengesampingkan persyaratan legalitas, kemampuan pembayaran kembali, pembatasan fiskal, analisis risiko, serta persetujuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Melalui penyusunan RAPBD 2027, Pemkab Nunukan berharap pengelolaan anggaran tetap terarah, realistis, dan mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta pembangunan daerah di tengah dinamika kemampuan keuangan daerah.
Rancangan APBD tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD Kabupaten Nunukan sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (*)
Discussion about this post