TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Partai Buruh Exco Kaltara, serikat pekerja, organisasi masyarakat, serta OPD terkait, Selasa (5/5/2026), guna menindaklanjuti berbagai aspirasi buruh dalam momentum May Day.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan di daerah, di antaranya rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, tingginya angka pengangguran, praktik alih daya (outsourcing), hingga konflik pertanahan antara masyarakat dan perusahaan.
Menanggapi hal itu, Muddain menegaskan bahwa DPRD siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi.
“Aspirasi ini menjadi perhatian serius dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyampaian data secara tertulis agar setiap persoalan dapat dibahas lebih terarah dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
Dari pihak pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagai bentuk komitmen terhadap tenaga kerja daerah.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2026 guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.
Dalam hasil RDP, DPRD merumuskan sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain pengumpulan dan inventarisasi aspirasi secara tertulis, percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta penguatan pengawasan terhadap perusahaan dan implementasi kebijakan di lapangan.
Koordinasi juga akan dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja terkait data pencari kerja guna mendukung program penempatan tenaga kerja yang lebih efektif.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan agar berpihak pada masyarakat.
“Kami berkomitmen memperjuangkan kepentingan pekerja, termasuk mendorong regulasi dan pengawasan yang lebih kuat,” tegasnya.
Melalui forum ini, DPRD Kaltara berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Kalimantan Utara. (hms)
Discussion about this post