TANJUNG SELOR – Sebanyak 13 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII resmi memasuki tahapan awal pengabdian sebagai calon aparatur pemerintah di Kalimantan Utara.
Para purna praja tersebut akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi Kaltara serta lima pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat sumber daya aparatur dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat memimpin Serah Terima Lulusan IPDN Angkatan XXXIII dan Dokumen Persyaratan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (15/9/2026).
Denny menyampaikan selamat kepada seluruh lulusan IPDN yang telah menyelesaikan pendidikan selama empat tahun. Menurutnya, kelulusan tersebut bukan menjadi akhir perjalanan, melainkan awal untuk mengamalkan ilmu sekaligus membuktikan kualitas sebagai aparatur negara.
“Selamat kepada seluruh lulusan IPDN. Setelah menyelesaikan pendidikan, sekarang waktunya mengamalkan ilmu dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Denny.
Ia menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi ASN yang profesional, memiliki wawasan kebangsaan, serta memahami tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Pegang teguh integritas, disiplin, dan loyalitas. Terus belajar dan berinovasi. Jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk berkembang dan memberikan perubahan positif bagi Kalimantan Utara,” pesannya.
Sebanyak 13 lulusan IPDN Angkatan XXXIII tersebut tersebar di enam pemerintah daerah. Rinciannya, empat CPNS ditempatkan di Pemprov Kaltara, dua di Kabupaten Bulungan, satu di Kabupaten Malinau, tiga di Kabupaten Nunukan, dua di Kabupaten Tana Tidung, dan satu di Kota Tarakan.
Denny meminta para purna praja tidak hanya terpaku pada pekerjaan administratif. Mereka harus mampu memahami persoalan dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Para lulusan juga didorong untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengenali potensi daerah, serta menggali berbagai inovasi lokal yang dapat mendukung pembangunan.
“Jadilah ASN yang mau mendengar masyarakat, memahami potensi daerah dan terus mencari cara baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Denny, kemampuan memahami kondisi daerah menjadi penting karena setiap wilayah di Kaltara memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, para lulusan IPDN dituntut tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan solusi melalui tugas yang dijalankan.
Ia juga meminta jajaran kepegawaian di masing-masing kabupaten/kota memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para lulusan dalam menjalankan tugas di lingkungan kerja masing-masing.
Sementara terkait Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS serta penempatan jabatan dan unit organisasi, Denny mengatakan Pemprov Kaltara masih menunggu informasi Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengenai penetapan kebutuhan PNS dari lulusan IPDN.
Sembari menunggu keputusan tersebut, para lulusan IPDN Angkatan XXXIII dapat diperbantukan pada pemerintah kabupaten/kota sesuai daerah penempatannya.
Denny berharap kehadiran para purna praja muda tersebut mampu memberikan energi baru bagi birokrasi di Kaltara. Bekal pendidikan yang diperoleh selama empat tahun diharapkan dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata, pelayanan yang berkualitas, serta inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kelulusan dari IPDN bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post