Silaturahmi Kapolda Kaltara dan Kanwil ATR/BPN Perkuat Kolaborasi Jaga Kepastian Hukum Pertanahan

BULUNGAN – Komitmen memperkuat sinergi dalam menjaga kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi fokus utama dalam pertemuan antara Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol. Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., dengan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Ade Chandra Wijaya, S.T., M.Si., QRMP., QCRO., Selasa (4/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Kaltara itu dikemas dalam agenda silaturahmi sekaligus mempererat koordinasi antarlembaga. Suasana akrab mewarnai jalannya diskusi yang membahas berbagai isu strategis terkait pertanahan di Kalimantan Utara.

Kapolda Kaltara didampingi Dirreskrimum Polda Kaltara Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, Karolog Polda Kaltara Kombes Pol. Herman Priyanto, serta Kabidkum Polda Kaltara Kombes Pol. Janes H. Simamora.

Sementara rombongan Kanwil ATR/BPN Kaltara dipimpin langsung oleh Ade Chandra Wijaya bersama jajaran pejabat, di antaranya Kepala Bagian Tata Usaha Amy Pramdany, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Totok Riswanto, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Adhi Winarto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Husen, serta Kasubbag Umum dan Humas Indah Purwanti.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya membangun koordinasi yang semakin erat dalam penanganan persoalan pertanahan yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Kolaborasi antara kepolisian dan ATR/BPN dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, tepat, dan berkeadilan.

Selain membahas penanganan sengketa lahan, diskusi juga menyoroti pentingnya pertukaran informasi, penguatan koordinasi dalam penegakan hukum, hingga langkah preventif guna mencegah munculnya konflik agraria yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah.

Melalui pertemuan tersebut, Polda Kalimantan Utara dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan Utara sepakat terus memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas sektor. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, kondusif, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan di Kalimantan Utara. (*)