Nunukan – Berbicara tentang krayan kita mungkin akan banyak bicara terkait dengan yang saat ini mereka mengalami yaitu kesulitan tentang infrastruktur yang mana tantangannya pertama harga yang sangat tinggi, karena sulitnya akses kendaraan, akses ekonomi Masyarakat.
Yang kedua Kenapa harga itu menjadi tinggi sebenarnya persoalannya karena sampai saat ini pemerintah juga belum secara maksimal menuntaskan keterbukaan aksesibilitasnya di krayan khususnya jalan Jalan Malinau-Binuang .
Poin-poin permasalah tersebut diungkapkan Yance Tambaru, SE., M.Si selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Nunukan, dalam dialog interaktif di RRI dengan topik Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Krayan, beberapa waktu lalu.
Menurut Yance akses jalan memang menjadi utama perekonomian masyarakat perbatasan seperti di krayan. “Karena Bagaimanapun itu juga akan membuka keterisolasian warga Krayan yang selama ini hanya bergantung dengan pesawat yang tentu saja cosnya jauh berlipat-lipat” ucapnya.
“kalau selesai jalan itu mungkin setidak-tidaknya sudah mulai berkuranglah persoalan harga barang, kemudian ketersediaan barang-barang, kemudian harga-harga bisa ditekan karena produk-produk Kita kan berasal dari Indonesia sendiri, yang khususnya berasal dari Tarakan maupun dari Malinau maupun daerah-daerah lain yang kita berharap itu cepat dituntaskan oleh pemerintah pusat” tambahnya.
Lanjut Yance, terkait pembangunan jembatan di Krayan akibat ada beberapa wilayah terputus yang juga terjadi di Krayan saat itu informasi dari krayan untuk ruas jalan yang saat ini mengalami banjir beberapa waktu yang lalu memang ada beberapa jembatan yang terputus itu yang menyulitkan warga-warga kita untuk berakses menuju ke ibukota Kecamatan mengirim barang termasuk dalam sektor pendidikan dan kesehatan tapi syukur beberapa jembatan itu sudah dikerjakan oleh teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana dan itu sudah selesai dan itu pun juga bekerja sama dan berkolaborasi dengan masyarakat di sana termasuk TNI dan Polri
“syukur jembatan-jembatan tersebut ada beberapa yang sudah bisa dilewati Tapi memang ada beberapa yang belum bisa dilewati dan itu menggunakan jembatan-jembatan darurat, ya itu masih masih lagi terjadi di beberapa tempat kami bersama dengan anggota DPRD juga menyampaikan beberapa persoalan persoalan kalau terjadi banjir yang memang sering terjadi di krayan yang terputusnya jembatan, tentunya terputusnya akses masyarakat ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat agar pemerintah pusat juga bisa menolong dan membantulah dalam rangka penanganan secara darurat khususnya, dimana saat ini di wilayah Binuang hanya ada jembatan gantung mebanguan jembatan yang lebih baik, kami berharap jembatan itu nantinya bisa dibangun oleh pemerintah pusat yang setidak-tidaknya membantu akses masyarakat”, harap yance.
Yance juga mengungkapkan BPPD Kabupaten Nunukan sendiri Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sudah berjalan di komunikasinya dalam dokumen rencana aksi yang kami sudah serahkan ke BPPN itu sangat signifikan tentang program pembangunan infrastruktur Krayan dan itu nilainya sangat besar. “Adapun hasil pertemuan dengan pemerintah pusat kami sedikit banyak hanya ingin membuka dan memperjelas bahwa Krayan seperti ini kondisi sekarang, kita tidak bisa lagi diam dengan kondisi putusnya jembatan, rusaknya jalan,kemudian harga yang mahal yang akhirnya ketergantungan mereka dengan Malaysia dan Sarawak 80 Persen”.
“Sudah saatnya sekarang pemerintah pusat Provinsi dan Daerah untuk mau mengembangkan wilayah perbatasan khususnya di wilayah-wilayah yang memang saat ini terisolasi tidak ada pilihannya memang kita harus sedikit mengeluarkan kos biaya, mereka butuh perhatian yang sama dengan masyarakat yang lain, masyarakat kita yang saat ini belum terlihat kemakmuran, marilah ke sana bangunlah Krayan agar masyarakat bisa menikmati sukacita karena kita adalah bagian daripada masyarakat Indonesia bukan masyarakat Malaysia”, pungkasnya.(*dv)
Discussion about this post