TARAKAN – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Ilham Zain, menegaskan bahwa dukungan terhadap pengembangan literasi harus diperkuat melalui kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Hotel Swiss-Bel Tarakan, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Provincial Manager INOVASI Kaltara, tim pakar ahli, budayawan, akademisi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Perpustakaan Provinsi, serta perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam pernyataannya, Ilham Zain menyampaikan bahwa penguatan budaya literasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Buku dan literasi ibarat dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada buku tetapi budaya membaca tidak kuat, maka buku tidak akan banyak dibaca. Sebaliknya, jika minat membaca ada tetapi ketersediaan buku terbatas, itu juga menjadi kendala,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, keberadaan regulasi yang kuat sangat diperlukan agar berbagai program literasi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Ia menilai banyak program literasi yang sebenarnya baik, namun sering kali tidak berkembang maksimal karena tidak memiliki payung hukum yang kuat.
“Di Indonesia kita memahami bahwa banyak hal akan berjalan lebih baik jika didukung oleh regulasi yang kuat. Tanpa regulasi, berbagai program yang baik sering kali sulit berkembang secara maksimal,” katanya.
Ilham juga membagikan pengalamannya saat menempuh studi di Jilin University, Tiongkok, di mana budaya membaca sangat kuat terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ketika masuk ke perpustakaan, hampir semua orang terlihat fokus membaca. Itu menunjukkan betapa kuatnya budaya literasi di sana,” ungkapnya.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi inspirasi bahwa budaya membaca harus dibangun sejak dini melalui dukungan kebijakan, fasilitas, serta ekosistem literasi yang memadai.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem perbukuan di Kalimantan Utara, termasuk dukungan terhadap penulis lokal dan keberadaan percetakan buku di daerah.
“Jangan sampai penulis kita kesulitan menerbitkan karya hanya karena harus mencetak buku di luar daerah. Kita perlu memikirkan bagaimana percetakan buku juga dapat berkembang di Kaltara,” jelasnya.
Ilham mencontohkan perkembangan ekosistem literasi di Yogyakarta yang dinilai berhasil karena adanya dukungan kuat terhadap penulis, penerbit, dan industri percetakan sehingga proses penerbitan buku menjadi lebih mudah dan biaya relatif terjangkau.
Menurutnya, ketika ekosistem literasi terbentuk dengan baik, maka akses masyarakat terhadap buku juga akan semakin luas.
Ia menilai Ranperda tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi yang tengah dibahas memiliki nilai strategis karena berpotensi menjadi salah satu regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur literasi di tingkat daerah.
“Perda ini unik dan sangat penting. Ini bisa menjadi langkah besar dalam membangun budaya literasi di Kalimantan Utara,” katanya.
Selain itu, Ilham Zain yang juga terlibat dalam Pusdaksi (Pusat Data, Sumber Daya, dan Kajian Literasi) menyatakan kesiapan pihaknya untuk ikut mengawal implementasi perda tersebut agar benar-benar berjalan efektif.
“Kami dari Pusdaksi siap mengawal implementasi perda ini secara positif. Jika ada pertanyaan dari masyarakat atau pihak lain, kami siap memberikan penjelasan dan membantu menyampaikan informasi yang benar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang jelas agar perda tersebut tidak hanya menjadi dokumen kebijakan semata.
Menurutnya, alokasi anggaran tetap melalui APBD perlu disiapkan, terutama untuk mendukung program literasi yang berada di bawah koordinasi Dinas Perpustakaan.
“Tanpa dukungan anggaran, perda akan sulit berjalan maksimal. Karena itu, kami berharap ada alokasi dana yang jelas untuk mendukung program literasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya fasilitasi bagi para penulis, khususnya generasi muda yang memiliki potensi besar namun sering terkendala dalam proses penerbitan buku, seperti pengurusan ISBN maupun biaya produksi.
“Banyak anak-anak kita yang sebenarnya memiliki potensi menulis, tetapi kesulitan dalam proses penerbitan. Hal-hal seperti ini perlu difasilitasi,” katanya.
Selain itu, ia menilai pengembangan literasi di daerah setidaknya harus didukung oleh tiga aspek utama, yakni penguatan sumber daya manusia, pemberian apresiasi serta fasilitasi bagi penulis, dan ketersediaan percetakan buku di daerah.
Menurutnya, jika fasilitas percetakan belum tersedia secara optimal, pemerintah daerah dapat mendorong pengembangannya melalui BUMD atau skema lain yang memungkinkan.
Ilham juga menyinggung peran Bunda Literasi dan Duta Baca sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi.
“Bunda Literasi dan Duta Baca adalah bagian dari upaya memantik minat masyarakat. Mereka menjadi simbol dan penggerak agar literasi semakin dikenal dan diminati,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan kuat dalam memperkuat budaya membaca di Kalimantan Utara.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Ketika budaya membaca kuat, generasi kita akan memiliki wawasan luas dan mampu bersaing di masa depan,” pungkasnya. (*ma)
Discussion about this post