TARAKAN – Upaya penguatan fungsi pengawasan terus dilakukan Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 DPRD Kaltara melalui rapat konfirmasi dan klarifikasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat yang digelar selama dua hari, Kamis–Jumat (23–24/04/2026), berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan.
Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, S.H., didampingi Sekretaris Pansus Herman, S.Pi., serta dihadiri anggota Pansus lainnya yakni Yancong, S.Pi., Ruman Tumbo, S.H., Alimuddin, S.T., H. Hamka M, S.I.P., M.H., dan H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilakukan Pansus terhadap sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah di berbagai sektor.
Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, menegaskan bahwa proses klarifikasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian data laporan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Ini adalah tahapan krusial untuk memastikan data yang disampaikan OPD benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar program pemerintah benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah OPD secara bergantian memaparkan capaian kinerja serta memberikan penjelasan atas temuan hasil monitoring Pansus. Di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.
Pada hari kedua, klarifikasi dilanjutkan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pendapatan Daerah, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris Pansus, Herman, menekankan bahwa kelengkapan dan keterbukaan data dari OPD menjadi kunci dalam penyusunan rekomendasi DPRD.
“Kami berharap seluruh OPD menyampaikan data secara lengkap dan terbuka, karena ini akan menjadi dasar rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Pansus LKPj menargetkan hasil pembahasan ini akan menghasilkan rekomendasi strategis yang selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalimantan Utara.
Melalui proses pendalaman berbasis data tersebut, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Discussion about this post