Pansus IV DPRD Kaltara Siapkan Aturan Jam Belajar Keluarga dalam Ranperda Literasi

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Panitia Khusus (Pansus) IV serius mendorong penguatan budaya membaca di lingkungan keluarga melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan tim pakar ahli di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara, Tarakan, Kamis (21/05/2026).

Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan ranperda tersebut tidak hanya fokus pada pengembangan perpustakaan dan buku, tetapi juga membangun kebiasaan literasi di tengah keluarga.

Menurutnya, diperlukan aturan yang mendorong masyarakat menyediakan waktu khusus belajar atau membaca bersama di rumah setiap malam.

“Kita ingin ada budaya jam belajar di rumah. Misalnya malam hari ada waktu 15 sampai 30 menit untuk membaca bersama keluarga. Ini penting supaya budaya literasi benar-benar hidup,” katanya.

Ia menilai, pembiasaan tersebut menjadi langkah konkret menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan gadget di kalangan anak-anak.

“Kalau tidak dibiasakan dari rumah, anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone. Karena itu keluarga harus menjadi tempat pertama membangun budaya membaca,” ujarnya.

Dalam pembahasan ranperda, konsep jam belajar itu juga dikaitkan dengan mekanisme pengawasan agar penerapannya dapat berjalan maksimal di masyarakat.

“Pengawasan juga dibahas, termasuk kemungkinan ada monitoring pada waktu tertentu sebagai bentuk dukungan terhadap budaya belajar masyarakat,” jelasnya.

Syamsuddin mengapresiasi seluruh OPD, Biro Hukum, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, dan tim ahli yang telah terlibat dalam penyusunan ranperda hingga seluruh pasal selesai dibahas.

Ia menyebut regulasi tersebut akan menjadi sejarah baru bagi Kaltara karena menjadi perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pengembangan perbukuan dan budaya literasi.

“Ini perda pertama di Indonesia terkait pengembangan perbukuan dan budaya literasi. Makanya pembahasannya kita seriuskan agar benar-benar bisa menjadi percontohan nasional,” pungkasnya.(*)