NUNUKAN – Secangkir kopi menjadi pembuka percakapan, tetapi yang dibicarakan jauh lebih serius demokrasi, kebijakan pemerintah, kepedulian sosial, hingga peran mahasiswa sebagai kekuatan kontrol di tengah masyarakat.
Suasana itulah yang dibangun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan melalui kegiatan “Ngopi Demokrasi” dengan mengangkat tema “Menjadi Mahasiswa di Ujung Negara Apatis atau Mengawasi?”
Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk tidak hanya berkumpul, tetapi juga mempertanyakan kembali posisi dan peran mereka di tengah kehidupan demokrasi, terlebih Nunukan merupakan daerah perbatasan yang berada di ujung utara Indonesia, Jumat (11/09/2026).
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi gerakan mahasiswa saat ini.
Menurutnya, gagasan untuk membangun kembali kesadaran mahasiswa sebenarnya telah lama dibicarakan dalam ruang-ruang organisasi, namun baru kali ini direalisasikan dalam bentuk forum dialog.
“Berdasarkan ide dan gagasan dari teman-teman, sebenarnya ini bukan hal yang baru, ini adalah hal yang sudah lama, kemudian baru sekarang kami realisasikan. Tujuannya bagaimana membangun kesadaran sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu seperti apa peran dan tanggung jawabnya,” ujarnya Jumat (11/09/2026).
Menurut Andi, keresahan tersebut tidak terlepas dari kondisi organisasi dan kepedulian sosial mahasiswa yang dinilai perlu kembali diperkuat, karena itu, HMI memandang perlu menyediakan ruang-ruang dialogis agar mahasiswa dapat membicarakan persoalan secara terbuka.
“Berdasarkan hasil diskusi kami di ruang-ruang secretariat, HMI memandang perlunya ruang-ruang dialogis, perlu ada ruang untuk menyampaikan bahwa kita harus kembali menjadi mahasiswa yang berada pada jalur perjuangan,” katanya.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan edisi pertama dan akan dilanjutkan dalam rangkaian kegiatan berikutnya hingga enam edisi, rangkaian tersebut disusun berdasarkan TOR dan policy brief yang telah dibangun HMI untuk mendorong kesadaran mahasiswa.
“Kami melihat kondisi mahasiswa hari ini cenderung mengarah kepada apatis, bukan untuk menghakimi mahasiswa, tetapi bagaimana kita membalik kembali posisi atau peran mahasiswa ini berada pada koridor seperti apa,” tuturnya.
Kegiatan tersebut juga tidak hanya melibatkan kader HMI, tetapi organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan lainnya turut diundang untuk membangun solidaritas dan kesadaran bersama.
Andi menyebut sekitar 19 organisasi dari unsur OKP dan kemahasiswaan mendapat undangan dalam forum tersebut.
Pada kesempatan yang sama Muhammad Saparudin sebagai narasumber dari tokoh pemuda Nunukan, mengatakan forum seperti ini penting karena kesadaran mahasiswa tidak cukup hanya dibangun melalui aktivitas di dalam kampus.
Kesadaran kritis harus berkembang melalui organisasi, lingkungan sosial, hingga keterlibatan dalam melihat persoalan masyarakat dan negara.
“Berkumpulnya kawan-kawan mahasiswa pada hari ini adalah untuk menyusun kesadaran, bagaimana mahasiswa ini sampai kepada kesadaran kritis, kemudian kesadaran itu bertemu dan berkembang, mulai dari lingkungan kampus, organisasi mahasiswa, masyarakat, negara, hingga persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya, Jumat (11/09/2026).
Ia menilai mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk mengurai persoalan secara lebih mendalam, berbagai isu yang muncul, baik kebijakan daerah maupun nasional, menurutnya tidak cukup hanya ramai dibicarakan, tetapi perlu dikaji satu per satu.
“Memang perlu kajian serius terhadap isu-isu tertentu, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional. Kita terlalu banyak berkumpul pada suatu isu, tetapi tidak membahasnya satu per satu. Karena itu, setiap isu harus dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pelaksanaan dan penyelesaiannya. Itu yang harus kita kaji dari sisi nalar kritis pemuda dan mahasiswa,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan Moch. Yusran, ia menempatkan mahasiswa sebagai bagian penting dari partisipasi publik dalam demokrasi, menurutnya, proses demokrasi tidak selesai ketika pemilu berakhir.
“Demokrasi itu adalah partisipasi public, karena itu, penting bagi mahasiswa sebagai gerakan sosial kontrol untuk berpartisipasi dalam mewarnai demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebut mahasiswa memiliki posisi sebagai agent of change sekaligus moral force, peran tersebut dapat diwujudkan dengan mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian.
“Mahasiswa ini bagian dari agent of change, moral force atau kekuatan moral, gerakannya diharapkan bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal mengawal setiap kebijakan pemerintah hari ini,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara masyarakat sebagai pemilih dan pemimpin yang telah terpilih tidak boleh berhenti setelah pemilu, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal janji politik dan kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Antara pemimpin yang terpilih dengan pemilihnya itu tidak boleh terputus, harus terus terhubung, masyarakat sebagai pemilih harus terus melakukan pengawalan atau koreksi terhadap janji-janji politik yang disampaikan pada saat pemilu,” jelasnya.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk tidak apatis, kritik, diskusi, hingga aksi demonstrasi, menurutnya, merupakan bagian dari saluran partisipasi publik selama dilakukan sesuai aturan dan tetap menjaga substansi tuntutan.
“Mahasiswa harus peduli dan berpartisipasi, tentu dengan cara-cara seperti melalui diskusi-diskusi dan kritik. Bila perlu demonstrasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tertib, tetap berada pada koridor aturan dan substansi tuntutan,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah, Staf Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Arman, justru melihat kritik mahasiswa sebagai sesuatu yang positif.
Menurutnya, suara mahasiswa dapat menjadi masukan langsung dari masyarakat untuk membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan yang masih memiliki kekurangan.
“Kegiatan ini sangat baik, terutama bagi pemerintah, ada hal-hal penting yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan negara kita, khususnya dalam sistem demokrasi, masih diperlukan masukan dan ide-ide progresif dari masyarakat, terutama mahasiswa, agar pemerintah ke depan bisa terus berbenah diri,” ujarnya.
Arman mengatakan, salah satu poin penting yang muncul dalam dialog adalah fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan social control, terutama terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Tentunya dari pemerintah pasti merespons positif hal-hal seperti ini karena ini merupakan masukan dan aspirasi langsung dari bawah, ternyata dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih ada kekurangan yang perlu dibenahi,” katanya.
Ia pun mengingatkan mahasiswa agar tidak berhenti bergerak setelah forum diskusi selesai.
“Pesan saya untuk mahasiswa, terus bergerak, terus mengawal kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan. Jangan pernah bersikap apatis. Karena ketika kalian bersikap apatis, tentunya pemerintah juga tidak bisa merevisi dan memperbaiki dirinya,” pungkasnya.
Bagi HMI Cabang Nunukan, “Ngopi Demokrasi” diharapkan tidak berhenti sebagai ruang bertukar pendapat. Lebih jauh, forum tersebut ingin membangun kebiasaan mahasiswa untuk berani bertanya, mengkaji persoalan, menyampaikan kritik, sekaligus memahami kembali tanggung jawab sosialnya.
Sebab, di daerah yang berada di ujung negara, menjadi mahasiswa bukan hanya soal berada di bangku kuliah, ada peran untuk membaca persoalan di sekitar, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan ikut memastikan demokrasi tetap berjalan dengan partisipasi publik. (*)
Discussion about this post