Rabu, November 18, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan

by Grande Media
18/11/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan

Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nafis menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah dalam penyaluran bantuan bagi petani dan nelayan.

Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Persoalan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan jangan sampai berdampak pada terhambatnya bantuan bagi petani dan nelayan di Kalimantan Utara. Kejelasan aturan dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan dukungan sarana produksi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha mereka.

Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nafis, menyoroti penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang berpotensi terkendala persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Kaltara. Diperkirakan sekitar 60 persen mata pencaharian warga bergantung pada kedua sektor tersebut.

Karena itu, kebutuhan petani dan nelayan terhadap bantuan sarana produksi harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan sampai keraguan mengenai pembagian kewenangan justru menghambat masyarakat dalam mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ungkap Nafis, Selasa (17/11/2026).

Ia mengingatkan, petani dan nelayan membutuhkan dukungan nyata untuk menunjang aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Jangan sampai persoalan administrasi justru membuat bantuan yang diperlukan tidak tersalurkan.

“Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Nafis mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan terkait penyaluran bantuan. Kejelasan mengenai pihak yang berwenang diharapkan dapat menghindari keraguan dalam proses pengusulan hingga penyaluran bantuan.

“Kami berharap, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarpemerintah dapat diperkuat sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun pembagian kewenangan,” pungkasnya.

Menurutnya, kepastian mekanisme penyaluran bantuan menjadi bagian penting agar perhatian pemerintah terhadap petani dan nelayan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tags: Alsintandprd kaltaraMuhammad NafisnelayanPerikanan KaltaraPertanian Kaltarapetani
Previous Post

Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan

Next Post

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

Berita Lainnya

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja
DPRD Kaltara

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

18/11/2026
Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan
DPRD Kaltara

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

18/11/2026
Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran
DPRD Kaltara

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

18/11/2026
Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan
DPRD Kaltara

Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

18/11/2026
Next Post
Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.