TANJUNG SELOR – Komitmen mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Lembaga legislatif tersebut menegaskan kesiapan mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terutama dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai regulasi.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, arahan KPK menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak melampaui kewenangan dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam proses administrasi maupun pelaksanaan program pembangunan.
“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” ujarnya.
Achmad Djufrie menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif harus menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan. Hal tersebut juga berlaku dalam proses penganggaran, termasuk pengusulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Ia mengingatkan agar Pokir tidak berjalan di luar mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap usulan harus memiliki kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Baginya, kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pembangunan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD tetap harus diproses berdasarkan aturan agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap arahan KPK menjadi pedoman bersama bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.
Achmad Djufrie menambahkan, seluruh program pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kaltara dapat berlangsung transparan dan terhindar dari potensi penyimpangan.








Discussion about this post