Rabu, November 18, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

by Grande Media
18/11/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

DPRD Kaltara Siap Jalankan Arahan KPK dalam Tata Kelola Pemerintahan

Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Komitmen mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Lembaga legislatif tersebut menegaskan kesiapan mengikuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terutama dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai regulasi.

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie mengatakan, arahan KPK menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak melampaui kewenangan dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam proses administrasi maupun pelaksanaan program pembangunan.

“KPK ini kan datang khusus memberikan arahan dan petunjuk, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan,” ujarnya.

Achmad Djufrie menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif harus menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai ketentuan. Hal tersebut juga berlaku dalam proses penganggaran, termasuk pengusulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Ia mengingatkan agar Pokir tidak berjalan di luar mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap usulan harus memiliki kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Pokir juga harus berjalan sesuai dokumen perencanaan. Jangan sampai pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

Baginya, kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pembangunan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD tetap harus diproses berdasarkan aturan agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap arahan KPK menjadi pedoman bersama bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan agar dalam menjalankan tugas tidak salah melangkah,” katanya.

Achmad Djufrie menambahkan, seluruh program pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kaltara dapat berlangsung transparan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Tags: achmad djufrieAntikorupsi.dprd kaltarakpkPOkirtata kelola pemerintahan
Previous Post

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

Next Post

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Berita Lainnya

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan
DPRD Kaltara

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

18/11/2026
Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran
DPRD Kaltara

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

18/11/2026
Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan
DPRD Kaltara

Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan

18/11/2026
Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan
DPRD Kaltara

Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

18/11/2026
Syamsuddin Arfah: Kebijakan Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Kondisi Wilayah
DPRD Kaltara

Syamsuddin Arfah: Kebijakan Pembangunan Kaltara Harus Sesuai Kondisi Wilayah

18/11/2026
Next Post
Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.