TANJUNG SELOR – Persoalan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan jangan sampai berdampak pada terhambatnya bantuan bagi petani dan nelayan di Kalimantan Utara. Kejelasan aturan dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan dukungan sarana produksi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha mereka.
Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nafis, menyoroti penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang berpotensi terkendala persoalan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat Kaltara. Diperkirakan sekitar 60 persen mata pencaharian warga bergantung pada kedua sektor tersebut.
Karena itu, kebutuhan petani dan nelayan terhadap bantuan sarana produksi harus menjadi perhatian bersama.
“Jangan sampai keraguan mengenai pembagian kewenangan justru menghambat masyarakat dalam mendapatkan bantuan yang dibutuhkan,” ungkap Nafis, Selasa (17/11/2026).
Ia mengingatkan, petani dan nelayan membutuhkan dukungan nyata untuk menunjang aktivitas serta meningkatkan produktivitas. Jangan sampai persoalan administrasi justru membuat bantuan yang diperlukan tidak tersalurkan.
“Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Nafis mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan terkait penyaluran bantuan. Kejelasan mengenai pihak yang berwenang diharapkan dapat menghindari keraguan dalam proses pengusulan hingga penyaluran bantuan.
“Kami berharap, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarpemerintah dapat diperkuat sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, petani dan nelayan tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administrasi maupun pembagian kewenangan,” pungkasnya.
Menurutnya, kepastian mekanisme penyaluran bantuan menjadi bagian penting agar perhatian pemerintah terhadap petani dan nelayan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.








Discussion about this post