TANJUNG SELOR – Pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap program pembangunan harus dijalankan sesuai aturan agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menekankan pentingnya penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan setelah kegiatan berjalan, tetapi harus dibangun sejak proses penyusunan kebijakan dan anggaran.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut, sejumlah aspek menjadi pembahasan, mulai dari pengawasan APBD, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa.
Achmad Djufrie juga menaruh perhatian terhadap pentingnya menyelaraskan prinsip tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebab, Kaltara memiliki tantangan pembangunan tersendiri, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam forum tersebut, anggota DPRD turut menyampaikan persoalan tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan, kebutuhan petani dan nelayan terhadap sarana produksi, serta perlunya kebijakan yang mengakomodasi kondisi geografis daerah.
Salah satu hal yang didorong adalah sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) bagi wilayah kepulauan dan perbatasan.
Menurut Achmad, aspirasi dan kondisi lapangan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan agar kebijakan pembangunan tetap sesuai ketentuan hukum, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi itu juga menekankan penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini. Tim Korsup KPK RI mendorong koordinasi lintas pemerintahan serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
Sebagai tindak lanjut, peran Inspektorat Daerah akan diperkuat melalui klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.
DPRD Kaltara berharap penguatan pengawasan dan koordinasi bersama KPK dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin terbuka, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.








Discussion about this post