Rabu, November 18, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

by Grande Media
18/11/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie bersama Gubernur Kaltara dan Tim Korsup Wilayah 4 KPK RI dalam rapat koordinasi evaluasi tata kelola pemerintahan.

Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran daerah menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap program pembangunan harus dijalankan sesuai aturan agar anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 KPK RI, Selasa (17/11/2026).

Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menekankan pentingnya penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pengawasan setelah kegiatan berjalan, tetapi harus dibangun sejak proses penyusunan kebijakan dan anggaran.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRD Kaltara tersebut, sejumlah aspek menjadi pembahasan, mulai dari pengawasan APBD, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa.

Achmad Djufrie juga menaruh perhatian terhadap pentingnya menyelaraskan prinsip tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan riil masyarakat. Sebab, Kaltara memiliki tantangan pembangunan tersendiri, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam forum tersebut, anggota DPRD turut menyampaikan persoalan tingginya biaya konstruksi di kawasan perbatasan, kebutuhan petani dan nelayan terhadap sarana produksi, serta perlunya kebijakan yang mengakomodasi kondisi geografis daerah.

Salah satu hal yang didorong adalah sinkronisasi regulasi dan kebijakan afirmatif, termasuk penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) bagi wilayah kepulauan dan perbatasan.

Menurut Achmad, aspirasi dan kondisi lapangan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan agar kebijakan pembangunan tetap sesuai ketentuan hukum, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi itu juga menekankan penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan dan deteksi dini. Tim Korsup KPK RI mendorong koordinasi lintas pemerintahan serta kepatuhan terhadap aturan dalam setiap tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Sebagai tindak lanjut, peran Inspektorat Daerah akan diperkuat melalui klarifikasi, verifikasi, dan audit kepatuhan terhadap hasil evaluasi.

DPRD Kaltara berharap penguatan pengawasan dan koordinasi bersama KPK dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin terbuka, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tags: achmad djufrieapbd kaltaradprd kaltaraKPK RIPencegahan Korupsitata kelola pemerintahanwilayah perbatasan
Previous Post

Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan

Next Post

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

Berita Lainnya

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja
DPRD Kaltara

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

18/11/2026
Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan
DPRD Kaltara

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

18/11/2026
Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan
DPRD Kaltara

Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan

18/11/2026
Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan
DPRD Kaltara

Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

18/11/2026
Next Post
DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.