Rabu, November 18, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Kalimantan Utara DPRD Kaltara

Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

by Grande Media
18/11/2026
in DPRD Kaltara, Kalimantan Utara
0
Beda KTP dan Lokasi Tambak Jadi Kendala, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

Anggota DPRD Kaltara H. Hamka menyoroti persoalan akses bantuan bagi nelayan dan petambak yang memiliki perbedaan wilayah administrasi kependudukan dengan lokasi usaha.

Share on FacebookShare on Twitter

TANJUNG SELOR – Persoalan administrasi kependudukan masih menjadi tantangan dalam pemerataan bantuan sektor perikanan di Kalimantan Utara. Sejumlah nelayan dan petambak menjalankan usaha di wilayah berbeda dengan daerah tempat mereka tercatat sebagai penduduk.

Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka. Ia mencontohkan masyarakat yang memiliki KTP Tarakan, tetapi menjalankan usaha tambak di wilayah perairan Kabupaten Bulungan.

“Ada masyarakat yang secara administrasi ber-KTP Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Bulungan,” ungkap Hamka.

Menurutnya, perbedaan wilayah administrasi dan lokasi usaha tersebut berpotensi menimbulkan kendala ketika masyarakat mengakses program bantuan pemerintah. Sebab, penyaluran bantuan memiliki persyaratan administratif dan ketentuan kewenangan berdasarkan wilayah masing-masing.

Hamka menilai persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi administrasi kependudukan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perikanan dan pertambakan.

Ia mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Dengan mekanisme yang jelas, masyarakat tetap memiliki kesempatan mengakses program pemberdayaan tanpa menyalahi ketentuan.

“Kondisi seperti ini perlu dicarikan solusi melalui koordinasi antarpemerintah daerah agar masyarakat tetap mendapatkan perhatian sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Hamka menegaskan, dukungan terhadap nelayan dan petambak perlu memperhatikan keberadaan serta aktivitas usaha mereka di lapangan. Jangan sampai perbedaan wilayah administrasi justru menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh dukungan pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat yang memiliki usaha di wilayah berbeda justru kesulitan mendapatkan akses bantuan,” pungkasnya.

Tags: aspirasi masyarakatBantuan NelayanBantuan PemerintahBulungandprd kaltaraH. HamkaNelayan KaltaraperikananPetambaktarakan
Previous Post

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

Next Post

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

Berita Lainnya

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja
DPRD Kaltara

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Komitmen Antikorupsi, Pokir Wajib Ikuti Mekanisme

18/11/2026
Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran
DPRD Kaltara

Achmad Djufrie: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Perencanaan dan Penganggaran

18/11/2026
Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan
DPRD Kaltara

Nafis Ingatkan Jangan Sampai Petani dan Nelayan Kehilangan Akses Bantuan

18/11/2026
Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan
DPRD Kaltara

Hamka Minta Pemerintah Jangan Abaikan Keluhan Warga soal Jalan Rusak di Bulungan

18/11/2026
DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat
DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Perkuat Evaluasi Perda, Achmad Djufrie Tekankan Manfaat bagi Masyarakat

18/11/2026
Next Post
Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

Supaad Respons Apresiasi Karyawan Intracawood, Komisi IV DPRD Kaltara Siap Kawal Hak Pekerja

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.