Kamis, November 19, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Daerah

Fraksi Demokrat Soroti Belanja Pegawai Rp674,31 Miliar dalam RAPBD Nunukan 2027

by Grande Media
17/11/2026
in Daerah, DPRD NUNUKAN
0
Fraksi Demokrat Soroti Belanja Pegawai Rp674,31 Miliar dalam RAPBD Nunukan 2027

Ramsah dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan

Share on FacebookShare on Twitter

NUNUKAN – Besarnya alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp674,31 miliar menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan dalam memberikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pandangan tersebut disampaikan Ramsah dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).

Fraksi Demokrat menilai besarnya belanja pegawai yang mencapai sekitar 47,4 persen dari total belanja daerah perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Besarnya alokasi belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur. Jangan sampai anggaran yang cukup besar untuk belanja pegawai tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian substansi pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan Ramsah.

Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah.

Pemerintah daerah diminta menyusun strategi peningkatan PAD secara realistis dan terukur melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah tanpa membebani masyarakat kecil.

Persoalan kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar juga menjadi perhatian. Fraksi Demokrat meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.

“Pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana strategi menutup potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar. Setiap program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan tidak boleh ditetapkan tanpa kepastian anggaran,” menjadi penekanan Fraksi Demokrat.

Terkait rencana pinjaman daerah, Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyampaikan kajian kelayakan, kemampuan pembayaran, peruntukan penggunaan dana, hingga risiko utang secara transparan kepada DPRD.

Di sektor pembangunan, pemerataan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan, pedalaman, serta kepulauan diminta menjadi perhatian dalam penganggaran 2027.

Fraksi Demokrat juga menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan fasilitas sekolah, rumah sakit, dan puskesmas perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah terpencil.

Sementara untuk penguatan ekonomi masyarakat, pemerintah didorong memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal, sekaligus membuka kesempatan kerja serta memberikan peluang secara proporsional kepada pengusaha lokal dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Pengawasan pembangunan juga dinilai perlu diperkuat agar setiap pekerjaan memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.

“APBD harus disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian penekanan Fraksi Demokrat.

Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan kritis tersebut mendapat penjelasan konkret dan dukungan data dari pemerintah daerah dalam pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya. (*)

Previous Post

Fraksi PKS Minta APBD 2027 Fokus Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Next Post

Fraksi NasDem Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Minta Belanja APBD 2027 Lebih Produktif

Berita Lainnya

Fraksi NasDem Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Minta Belanja APBD 2027 Lebih Produktif
Daerah

Fraksi NasDem Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Minta Belanja APBD 2027 Lebih Produktif

17/11/2026
Fraksi PKS Minta APBD 2027 Fokus Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Daerah

Fraksi PKS Minta APBD 2027 Fokus Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

17/11/2026
Fraksi Hanura Minta APBD 2027 Prioritaskan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pedalaman
Daerah

Fraksi Hanura Minta APBD 2027 Prioritaskan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pedalaman

17/11/2026
Fraksi Gerindra Minta RAPBD 2027 Prioritaskan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan
Daerah

Fraksi Gerindra Minta RAPBD 2027 Prioritaskan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan

17/11/2026
Fraksi PDI Perjuangan Dorong APBD Nunukan 2027 Perkuat Infrastruktur dan Keadilan Sosial
Daerah

Fraksi PDI Perjuangan Dorong APBD Nunukan 2027 Perkuat Infrastruktur dan Keadilan Sosial

17/11/2026
Arsip dan Sejumlah Ruangan Hangus, Setwan Nunukan Pastikan Aktivitas DPRD Tetap Berjalan
Daerah

Arsip dan Sejumlah Ruangan Hangus, Setwan Nunukan Pastikan Aktivitas DPRD Tetap Berjalan

16/11/2026
Next Post
Fraksi NasDem Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Minta Belanja APBD 2027 Lebih Produktif

Fraksi NasDem Soroti Ketergantungan Dana Pusat, Minta Belanja APBD 2027 Lebih Produktif

Rismanto Catat Aspirasi Warga RT 01 Tanjung Karang, Akses Jalan Jadi Kebutuhan

Rismanto Catat Aspirasi Warga RT 01 Tanjung Karang, Akses Jalan Jadi Kebutuhan

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa, Nasir Minta Informasi Dibuka Lebih Luas

Warga Sebatik Keluhkan Terbatasnya Beasiswa, Nasir Minta Informasi Dibuka Lebih Luas

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.