NUNUKAN – Besarnya alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp674,31 miliar menjadi salah satu perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan dalam memberikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Ramsah dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Fraksi Demokrat menilai besarnya belanja pegawai yang mencapai sekitar 47,4 persen dari total belanja daerah perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Besarnya alokasi belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur. Jangan sampai anggaran yang cukup besar untuk belanja pegawai tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” demikian substansi pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan Ramsah.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah.
Pemerintah daerah diminta menyusun strategi peningkatan PAD secara realistis dan terukur melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
Persoalan kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar juga menjadi perhatian. Fraksi Demokrat meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
“Pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana strategi menutup potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar. Setiap program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan tidak boleh ditetapkan tanpa kepastian anggaran,” menjadi penekanan Fraksi Demokrat.
Terkait rencana pinjaman daerah, Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyampaikan kajian kelayakan, kemampuan pembayaran, peruntukan penggunaan dana, hingga risiko utang secara transparan kepada DPRD.
Di sektor pembangunan, pemerataan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan, pedalaman, serta kepulauan diminta menjadi perhatian dalam penganggaran 2027.
Fraksi Demokrat juga menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas. Pemerataan tenaga guru dan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan fasilitas sekolah, rumah sakit, dan puskesmas perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah terpencil.
Sementara untuk penguatan ekonomi masyarakat, pemerintah didorong memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal, sekaligus membuka kesempatan kerja serta memberikan peluang secara proporsional kepada pengusaha lokal dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Pengawasan pembangunan juga dinilai perlu diperkuat agar setiap pekerjaan memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.
“APBD harus disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan tetap mengutamakan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian penekanan Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat berharap seluruh catatan kritis tersebut mendapat penjelasan konkret dan dukungan data dari pemerintah daerah dalam pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya. (*)










Discussion about this post