TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah demi menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Senin (11/5/2026).
Menurut Achmad Djufrie, pengendalian inflasi menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari.
“Pengendalian inflasi harus terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat tidak mengalami tekanan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok,” ujarnya.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar dan stok kebutuhan masyarakat tetap tersedia.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mendukung langkah pengawasan harga dan distribusi pangan agar potensi lonjakan harga dapat diantisipasi lebih dini.
Achmad Djufrie berharap melalui sinergi yang kuat, kondisi ekonomi di Kalimantan Utara tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap merasa aman terhadap kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi daerah tetap terkendali,” katanya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rakor dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Acara dihadiri unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(*hms)
Discussion about this post