MAGELANG – Partisipasi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., M.M., dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lemhannas RI menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15–19 April 2026 ini menghadirkan para pimpinan DPRD se-Indonesia untuk memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.
Achmad Djufrie menilai, forum tersebut memberi ruang penting untuk merumuskan pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, khususnya bagi daerah berkembang seperti Kalimantan Utara.
“Dari kegiatan ini, kami mendapatkan penguatan bahwa pembangunan daerah harus dirancang secara terarah, terukur, dan selaras dengan agenda nasional, namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan arah kebijakan pembangunan berjalan efektif melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang optimal.
Menurutnya, Kalimantan Utara memiliki potensi besar yang harus dikelola secara tepat, baik di sektor infrastruktur, ekonomi berbasis sumber daya lokal, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Retret Lemhannas juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi program-program strategis, termasuk Asta Cita.
“Ke depan, kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir dari DPRD benar-benar mampu menjadi pengungkit pembangunan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan bekal wawasan dari Lemhannas, DPRD Kaltara diharapkan semakin solid dalam mengawal pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)
Discussion about this post