NUNUKAN – Tingkat kehadiran sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan menjadi perhatian serius anggota dewan.
Sorotan tersebut mencuat usai penyampaian Nota Penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (15/6/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rahma Leppa, S.E., didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nunukan Ir. Arpiah, S.T., dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Andi Maryati, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Fraksi Hanura, Hamsing, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya kehadiran kepala OPD dalam agenda yang dinilai strategis bagi daerah tersebut.
Menurut Hamsing, rapat paripurna bukan sekadar agenda formal, melainkan forum penting untuk membahas berbagai kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan daerah yang membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah.
“Kami mengundang seluruh kepala OPD bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan daerah dan Masyarakat, karena itu, kehadiran mereka sangat penting dalam mendukung proses pembahasan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Hamsing.
Ia menilai, rendahnya tingkat kehadiran OPD dalam forum resmi dapat berdampak pada optimalisasi koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Bahkan, menurutnya, jumlah perwakilan dari instansi vertikal dan tamu undangan lainnya terlihat lebih banyak dibandingkan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Kita ingin membangun daerah ini lebih baik, karena itu diperlukan komitmen, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab dari seluruh perangkat daerah,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos yang hadir mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.
Menurut Hermanus, kritik dan saran yang disampaikan merupakan bentuk perhatian bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas masukan yang diberikan, hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan kami tindak lanjuti melalui Badan Kepegawaian Daerah serta Sekretaris Daerah selaku pembina aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah,” kata Hermanus.
Ia menegaskan bahwa kehadiran kepala OPD dalam agenda-agenda strategis sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.
Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menjadikan masukan DPRD tersebut sebagai bahan evaluasi ke depan.
“Kehadiran kepala OPD dalam kegiatan strategis sangat penting, ini akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi kami agar koordinasi dan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Hermanus juga mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk tetap menjaga semangat kerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mari kita tetap menjaga semangat kerja dan kesehatan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan laksanakan seluruh tanggung jawab pemerintahan secara profesional,” pesannya.
Dalam sesi wawancara usai rapat paripurna, turut disinggung mengenai informasi yang berkembang terkait hasil penilaian yang menempatkan Kabupaten Nunukan pada posisi terbawah dalam penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Menanggapi hal tersebut, Hermanus menyatakan pemerintah daerah akan mempelajari lebih lanjut hasil penilaian tersebut untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Sirajuddin, S.Sos, menjelaskan bahwa penilaian yang dimaksud bukan merupakan penilaian pembangunan daerah secara keseluruhan, melainkan penilaian inovasi daerah.
“Perlu kami luruskan bahwa penilaian tersebut bukan penilaian pembangunan daerah secara keseluruhan, tetapi lebih kepada penilaian inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, tahun ini Pemerintah Kabupaten Nunukan memang tidak mengikuti penilaian tersebut,” jelas Sirajuddin.
Ia menambahkan, nilai yang muncul bukan berarti Kabupaten Nunukan tidak memiliki inovasi, melainkan karena tidak berpartisipasi dalam proses penilaian pada tahun ini.
Menurutnya, berbagai inovasi tetap lahir dan dikembangkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Nunukan, namun pemerintah daerah saat ini lebih memfokuskan perhatian pada pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana program pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi Masyarakat, ke depan, Pemerintah Kabupaten Nunukan akan kembali berpartisipasi dalam penilaian inovasi daerah dan berupaya meningkatkan capaian yang telah diraih sebelumnya,” tutupnya. (*)
Discussion about this post