NUNUKAN – Upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah Nunukan Selatan menjadi perhatian serius dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Nunukan dan Dinas Kesehatan, Senin (24/11/2025).
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrulsyam, menyampaikan bahwa kondisi Puskesmas Sedadap saat ini tidak lagi memadai untuk melayani masyarakat secara optimal.
“Puskesmas Sedadap ini bisa dikatakan sudah tidak layak, apalagi ambulansnya juga melayani pasien dari Sebatik, mobilitasnya sangat padat, sementara tempat parkir saja masih sangat terbatas,” kata Andi, dalam rapat pembahasan anggaran tahun 2026.
Ia turut menyoroti kondisi sejumlah postu di Mansapa, Kampung Nelayan, Lancang, Mamolo hingga Somel yang sering kali tidak beroperasi maksimal karena kekurangan tenaga medis.
“Saat saya kunjungan, sering sekali postu dalam kondisi tertutup, kepala puskesmas menyampaikan bahwa kita kekurangan perawat dan bidan, harapan kami, tahun 2026 setiap postu bisa diisi dua tenaga yaitu satu perawat dan satu bidan,” ujarnya.
Menurut Andi, masyarakat di Somel sangat merasakan dampak keterbatasan ini.
“Warga harus menempuh jarak jauh ke puskesmas, terutama kalau sakit di malam hari. Jalan ke sana pun tidak mudah dilalui, ini yang kami perjuangkan di dapil II, agar mereka mendapat akses layanan yang lebih dekat dan layak,” jelasnya.
Meski memahami adanya penurunan DBH yang berdampak pada anggaran Dinas Kesehatan, Andi berharap alokasi yang tersedia tetap mengutamakan kebutuhan dasar.
“Yang penting itu obat, alat kesehatan, dan layanan untuk Masyarakat, jangan sampai hal-hal yang mendasar justru terabaikan,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan pembangunan puskesmas baru di wilayah Lancang untuk memudahkan akses warga di daerah sekitar.
“Kalau puskesmas dibangun di Lancang, dia bisa meng-cover Somel, Lancang, dan Semengkadu. Puskesmas Sedadap tetap melayani warga Mansapa, Selisun, dan Sedadap. Ini lebih efektif dan merata,” lanjutnya.
Andi menambahkan, pembenahan Puskesmas Sedadap juga harus diprioritaskan karena renovasi sebelumnya belum menyeluruh.
“Bangunan lamanya masih banyak yang belum diperbaiki, termasuk bagian depan, perlu ruang manajemen yang layak agar tidak bercampur dengan ruang pelayanan seperti sekarang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Hj. Miskia, membenarkan bahwa beberapa fasilitas di Puskesmas Sedadap memang sudah tidak memadai.
“Saat kami monitoring, ruang UGD kecil, ruang PK kecil, sementara pelayanan dan kunjungan terus meningkat. Namun kami terbatas anggaran,” ungkapnya.
Miskia menjelaskan bahwa untuk pembangunan skala besar, daerah perlu melakukan usulan langsung ke kementerian.
“Menurut Kementerian Keuangan, banyak anggaran sekarang berada di pusat. Jadi kita harus mengajukan proposal, berkoordinasi, dan meyakinkan kementerian agar mereka bisa menetapkan anggaran sesuai kebutuhan kita,” ujarnya.
Ia menilai dukungan DPRD sangat penting agar usulan dari daerah lebih kuat.
“Kalau OPD saja yang ke kementerian mungkin kurang lengkap. Dengan dukungan anggota DPRD yang tahu kondisi lapangan, usulan bisa lebih meyakinkan,” tambahnya.
Miskia menutup dengan apresiasi terhadap masukan DPRD. “Terima kasih kepada Pak Andi, semua masukan ini sebenarnya sudah masuk dalam rencana kami, tetapi kami diingatkan kembali untuk memperjuangkannya, tahun depan kami akan berusaha lebih keras mencari anggaran agar fasilitas ini dapat diperbaiki,” tutupnya.(*)
Discussion about this post