Gat Kaleb Usulkan Puskesmas dan Ambulans Udara di Krayan

NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Gat Kaleb, mendorong peningkatan layanan kesehatan di wilayah Krayan dan sekitarnya.

Ia menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan akses transportasi medis untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Kita bersyukur kepada Tuhan, terutama Rumah Sakit Pratama di Sebatik sudah ada dokter spesialis, begitu juga di Sebuku. Pembangunan bandara dan fasilitas lainnya juga terus berjalan,” kata Gat Kaleb saat rapat Anggaran 2026 dengan Dinas Kesehatan, Senin (24/11/2025).

Meski begitu, Gat Kaleb mengungkapkan kekhawatirannya karena daerah Krayan masih sering tertinggal dalam alokasi anggaran OPD.

“Hampir semua oleh OPD, Krayan selalu belakangan, itu yang perlu saya garis bawahi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya ambulans udara agar pelayanan kesehatan lebih cepat dan maksimal.

“Upgret anggarannya supaya ambulans udara bisa berfungsi maksimal, saat ini, bila ada jenazah yang harus diantar, biaya carternya bisa sampai 30 juta. Kami sebagai masyarakat ikut berkontribusi saat ada warga meninggal, dengan fasilitas yang lebih baik, beban ini bisa berkurang,” jelasnya.

Gat Kaleb juga menyoroti pembangunan Puskesmas Krayan Timur, agar pengerjaan fisiknya mulai dicicil sejak sekarang, meski operasionalnya mungkin baru bisa dimulai tahun 2027 atau 2028.

Selain itu, ia berharap Puskesmas Pratama Krayan Tengah dapat segera beroperasi tahun depan.

“Kita ingin operasional Puskesmas Pratama Krayan Tengah tidak ditunda lagi, mengingat jarak tempunnya kurang lebih sama, baik dari Long Layu ataupun dari Long Bawan, ditempuh sehari penuh, tapi saat kemarau bisa 3–4 jam.,” tuturnya.

Menurut Gat Kaleb, dengan perhatian serius dari pemerintah daerah dan dukungan anggaran yang memadai, layanan kesehatan di Krayan dan wilayah terpencil lainnya bisa lebih merata.

“Kami ingin semua warga, di mana pun mereka berada, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, DPRD dan pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)