TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah melalui kegiatan monitoring lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Kota Tarakan, Senin (13/04/2026).
Monitoring ini dilakukan untuk memastikan realisasi program yang dibiayai melalui APBD 2025 berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, menegaskan bahwa pengawasan langsung di lapangan penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program.
“Kami ingin melihat secara langsung sejauh mana program yang telah dianggarkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar laporan di atas kertas,” ujarnya.
Jufri Budiman menambahkan bahwa keterlibatan DPRD dalam monitoring lapangan juga bertujuan memastikan kesesuaian antara rencana program dengan kondisi riil di lapangan.
“Dengan turun langsung, kami bisa mengevaluasi progres pekerjaan sekaligus kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Pansus LKPj meninjau sejumlah lokasi strategis, antara lain RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Sementara itu, Dr. Syamsuddin Arfah menegaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan hasil maksimal,” tegasnya.
Adi Nata Kusuma juga menyampaikan bahwa hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPj Gubernur Kalimantan Utara.
“Evaluasi ini penting agar program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan semakin berkualitas, transparan, serta mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(*)
Discussion about this post