TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., menilai peningkatan kualitas demokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam indikator penilaian.
Dikutip dari FB @Sekretariat Dprd Kaltara / https://www.facebook.com/share/p/1Jm91DBvPD/, Pandangan tersebut disampaikan Tamara saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, demokrasi yang sehat dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, mendapatkan hak-haknya serta terlibat dalam proses pembangunan.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya tercermin dari proses politik, tetapi juga dari keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga, serta kemampuan pemerintah dan lembaga publik dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Tamara.
Ia mengatakan, FGD penilaian IKD menjadi momentum penting untuk melihat kondisi demokrasi Kaltara secara lebih menyeluruh. Berbagai masukan dari pemerintah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar hasil penilaian benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Tamara menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus terus diperkuat. Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga diberikan ruang untuk ikut menyampaikan pandangan dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah dan lembaga publik dituntut semakin transparan dalam menjalankan tugas serta merespons persoalan yang disampaikan masyarakat.
Di sisi lain, DPRD memiliki peran untuk memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan. Sinergi antara legislatif, eksekutif dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif.
Tamara berharap hasil penilaian IKD nantinya tidak berhenti pada angka atau laporan. Hasil tersebut harus dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperluas ruang partisipasi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana hasil evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kaltara,” pungkasnya. (HMS)
Discussion about this post