TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Salah satunya melalui audiensi antara Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, dengan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi data dan kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus penguatan sistem pertahanan di wilayah perbatasan.
Delegasi Mabes TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, Kolonel Arh Hany Mahmudhi, serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Dalam kesempatan itu, Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus berjalan seimbang antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Menurutnya, posisi strategis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 1.038 kilometer membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang selama ini terus mendorong pembangunan wilayah perbatasan. Namun demikian, sejumlah persoalan konektivitas antarwilayah di Kaltara masih memerlukan percepatan penyelesaian.
“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemprov Kalimantan Timur terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2026, panjang jalur paralel dan akses perbatasan di Kaltara telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas jalan untuk membuka keterisolasian sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Beberapa proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu, serta Jembatan Binuang yang berada di jalur Malinau–Krayan. Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada pertemuan tersebut, Ingkong turut memperkenalkan konsep pembangunan berbasis Prosperity Approach atau pendekatan kemakmuran yang dipadukan dengan pendekatan keamanan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan merupakan bagian penting dalam memperkuat pertahanan negara.
“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Kaltara juga kembali mengusulkan pembentukan sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), dan Kabupaten Sebatik.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil audiensi tersebut akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk pembangunan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan.(dkisp)
Discussion about this post