NUNUKAN – Suasana Rapat Koordinasi dan Evaluasi Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan yang digelar pada Rabu (22/04/2026), di Sayn Cafe and Resto, Nunukan, berlangsung dalam nuansa formal namun dinamis.
Sejak awal kegiatan pukul 09.00 WITA, peserta dari berbagai instansi tampak hadir dengan antusias, mencerminkan besarnya perhatian terhadap isu PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
Kegiatan yang difasilitasi oleh BP3MI Kalimantan Utara ini diikuti sekitar 60 peserta dari unsur kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pelaku usaha penyalur tenaga kerja.
Dari hasil pengamatan di lapangan, jalannya acara berlangsung tertib dengan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pembukaan, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, hingga sambutan dan pemaparan materi.
Dalam sesi sambutan, Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Andi M. Ichsan, menyampaikan pentingnya forum tersebut sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antar pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan pendekatan khusus.
“Pertemuan ini merupakan momentum strategis bagi kita semua untuk berdiskusi secara terbuka dan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Memasuki sesi pemaparan, peserta terlihat cukup serius mengikuti materi yang disampaikan.
Paparan mencakup berbagai aspek mulai dari data penempatan, pencegahan, deportasi PMI, hingga pola rekrutmen dan jalur ilegal yang masih menjadi perhatian bersama.
Situasi mulai lebih interaktif saat memasuki sesi diskusi, sejumlah perwakilan instansi menyampaikan pandangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Dinas Sosial, menyoroti kondisi eks PMI deportasi yang kerap terlantar ketika tidak lagi produktif, sementara pihak penyalur tenaga kerja mengungkapkan kesulitan penyerapan tenaga kerja akibat persyaratan ijazah formal yang tidak dimiliki sebagian mantan PMI.
Dari unsur aparat, disampaikan pula pentingnya memastikan penyelesaian masalah hukum PMI sebelum deportasi dilakukan guna mencegah potensi keberangkatan ilegal kembali ke Malaysia.
Diskusi berlangsung cukup hidup, meskipun waktu yang tersedia terlihat membatasi kesempatan seluruh peserta untuk menyampaikan pandangannya.
Dari hasil pengamatan, perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Suhadi, tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan saran dan masukan dalam sesi diskusi yang dipandu oleh moderator, Usman.
Padahal, sebagai daerah perbatasan sekaligus penerima deportasi PMI, pengalaman Pemerintah Kabupaten Nunukan di lapangan dinilai relevan dalam pembahasan tersebut.
Saat dikonfirmasi setelah kegiatan, moderator rapat yang juga sebagi Ketua Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kaltara Usman Affan, menjelaskan bahwa forum tersebut difokuskan pada penghimpunan usulan teknis dari instansi terkait.
“Kegiatan ini menghimpun usulan-usulan teknis, yang nantinya akan dirumuskan menjadi satu kebijakan dalam rancangan peraturan menteri khusus penanganan penempatan dan perlindungan PMI di wilayah Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ruang lingkup pembahasan memang dipersempit agar lebih fokus pada aspek teknis.
“Pemerintah daerah dalam hal ini lebih pada mendukung, dan usulan dari instansi terkait kita akomodir untuk kepentingan Nunukan sebagai daerah penerima deportasi,” lanjutnya.

Secara umum, kegiatan berlangsung lancar dan kondusif hingga penutupan yang ditandai dengan sesi foto bersama yang diikuti seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama dalam suasana yang lebih santai dan akrab, mencerminkan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan.
Meski demikian, dari dinamika yang terlihat di lapangan, masih terdapat harapan agar ke depan ruang diskusi dapat lebih merata dan inklusif, sehingga seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang berada di garis terdepan, dapat menyampaikan pandangan secara langsung.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif, diharapkan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya para PMI di wilayah perbatasan. (*)











Discussion about this post