NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dinilai dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta investasi daerah yang berkelanjutan.
Pandangan umum Fraksi Demokrat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat, Ramsah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan terkait Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas tiga Ranperda usulan pemerintah daerah dan pendapat Bupati atas dua Ranperda inisiatif DPRD.
Dalam penyampaiannya, Ramsah menyampaikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang terus melakukan penyesuaian regulasi untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya kami mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian regulasi guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset daerah, penguatan BUMD, serta optimalisasi investasi daerah,” ujar Ramsah saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat.
Terkait Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Demokrat menilai perubahan regulasi tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.
Namun demikian, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah perlunya sistem inventarisasi aset yang terintegrasi agar seluruh aset daerah dapat terdata secara lengkap dan akurat.
“Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aset daerah terdata secara lengkap dan akurat melalui sistem inventarisasi yang terintegrasi,” tegas Ramsah.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendorong agar pemanfaatan aset daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat. Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemanfaatan aset daerah juga dinilai perlu dibarengi pembinaan dan pengawasan yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Pada Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Nusa Serambi Persada menjadi PT Nusa Serambi Persada (Perseroda), Fraksi Demokrat menyatakan memahami bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari amanat regulasi nasional sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.
Meski demikian, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menyiapkan peta jalan atau roadmap bisnis yang jelas agar Perseroda mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
“Perubahan status badan hukum harus diikuti dengan perbaikan tata kelola perusahaan secara menyeluruh berdasarkan prinsip Good Corporate Governance,” kata Ramsah.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap direksi dan komisaris secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut mereka, setiap penyertaan modal daerah harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Fraksi Demokrat menilai perubahan tersebut penting untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah dan perkembangan regulasi investasi.
Meski mendukung arah kebijakan tersebut, Fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan peningkatan batas maksimal penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Taka hingga Rp300 miliar, serta kajian kelayakan atas rencana penyertaan modal kepada Perseroda hingga Rp50 miliar.
“Mekanisme pengawasan dan evaluasi investasi daerah harus mampu menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ramsah.
Di akhir pandangannya, Fraksi Demokrat menegaskan dukungan terhadap pembahasan ketiga Ranperda tersebut secara komprehensif agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan.
“Kami berharap Peraturan Daerah yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tutup Ramsah. (*)
Discussion about this post