NUNUKAN – Masih adanya lebih atau sisa pembiayaan anggaran ( Silpa) tahun anggaran (TA) 2022 mencapai Rp121,58 miliar. menjadi perhatian serius DPRD Nunukan.
Dan DPRD Nunukan pun memberi sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
Seperti yang disampaikan Anggota Banggar ( Badan Anggaran) DPRD Nunukan, Hamsing, Senin (17/07/2023), ia mengatakan adanya Silpa sebesar Rp121,58 miliar menandakan bahwa pemerintah daerah dapat merencanakan program dan kegiatan lebih matang lagi.
Pada kesempatan ini Hamsing menyarankan agar setiap OPD dalam menyusun rencana kegiatan didahului dengan sebuah perencanaan yang terkoordinasi.
“Alokasi anggaran bagi OPD juga disusun sesuai skala prioritas dan kinerja OPD yang bersangkutan. Sehingga ke depan bagi OPD yang memiliki kinerja yang baik, akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku,” kata Hamsing.
Hamsing pun berharap opini WTP yang diraih Pemkab Nunukan 8 kali berturut-turut ini dapat dipertahankan seiring dengan perbaikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Tentu harus dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Termasuk tetap mengedepankan azas efektifitas dan efisiensi sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat tepat sasaran,” ucapnya.
Dan Hamsing pun menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemkab Nunukan. Pertama, berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Ia berharap Pemkab Nunukan dapat memanfaatkan PAD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Salah satu cara adalah dengan peningkatan target PAD,” tambahnya.
Kedua, Hamsing menuturkan Pemkab Nunukan perlu mendorong peningkatan kualitas, kapabilitas dan kuantitas tenaga pengajar di seluruh wilayah.
Hal tersebut dalam rangka implementasi instruksi Presiden terkait kurikulum merdeka belajar.
Ketiga, melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat, utamanya yang berdampak kepada kelompok masyarakat atau pribadi, agar diselesaikan langsung oleh Pemkab Nunukan melalui dinas terkait atau diselesaikan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa.
“Keempat kami harapkan agar peningkatan anggaran di kecamatan, khususnya kawasan yang aksesibilitas sangat sulit untuk dijangkau. Awasi pelaksanaan dana desa agar tepat sasaran,” ujar Hamsing.
Kemudian, bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan, sehingga perlu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di rumah sakit.
“Petugas pelayanan maupun ruang-ruang pelayanan harus lebih representatif. Termasuk perhatian kepada dokter yang berada di luar pulau Nunukan. Perhatikan sarana tranportasi untuk mobilitas dalam melaksanakan pelayanan,” tutur Hamsing.
DPRD Kabupaten Nunukan juga mengingatkan kepada Pemkab agar tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi-fungsi aset.
Untuk kebutuhan mobilitas masyarakat, agar tetap difungsikan melalui penganggaran, peningkatan, dan pemeliharaan aset.
“Tolong perhatikan dan cari solusi terkait stabilitas harga komoditi unggulan, seperti sawit dan rumput laut. Biar perekonomian masyarakat dan juga petani lebih sejahtera,” ungkapnya.
“Tentunya tetap harus dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Termasuk tetap mengedepankan azas efektifitas dan efisiensi sehingga anggaran yang telah dialokasikan dengan tepat sasaran,” pungkasnya.
Discussion about this post