TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6), secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Dalam sambutannya, Denny menegaskan bahwa evaluasi AKIP memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi AKIP tidak boleh dipandang sebagai kegiatan administratif yang dilakukan setiap tahun semata, melainkan menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Ini merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Denny.
Ia menjelaskan, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien terus meningkat. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut mampu menunjukkan capaian kinerja yang terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam upaya tersebut, evaluator internal AKIP memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan yang mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.
“Evaluator AKIP bukan hanya melakukan penilaian, tetapi juga memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja organisasi. Karena itu, kapasitas dan kompetensinya harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Melalui kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai kebijakan, metodologi, instrumen, hingga teknik evaluasi terbaru, sehingga mampu menghasilkan evaluasi yang objektif dan berkualitas.
Denny juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal di lingkungan pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” tuturnya.
Di akhir sambutannya, Sekprov mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP agar kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Melalui forum ini, saya berharap terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga kualitas akuntabilitas kinerja di Kalimantan Utara terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya. (dkisp)
Discussion about this post